Upaya menggerakkan masyarakat dalam keterpaduan ini digunakan pendekatan melalui pembangunan kesehatan masyarakat desa (PKMD), yang pelaksanaanya secara operasional dibentuklah pos pelayanan terpadu (posyandu). Pos pelayanan terpadu ini merupakan wadah titik temu antara pelayanan professional dari petugas kesehatan dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi masalah kesehatan masyarakat, terutama dalam upaya penurunan angka kematian bayi dan angka kelahiran.
Posyandu merupakan wadah untuk mendapatkan pelayanan dasar terutama dalam bidang kesehatan dan keluarga berencana yang dikelola oleh masyarakat, penyelenggaraanya dilaksanakan oleh kader yang telah dilatih dibidang kesehatan dan KB, dimana anggotanya berasal dari PKK, tokoh masyarakat dan pemudi. Kader kesehatan merupakan perwujutan peran serta aktif masyarakat dalam pelayanan terpadu, dengan adanya kader yang dipilih oleh masyarakat, kegiatan diperioritaskan pada lima program dan mendapat bantuan dari petugas kesehatan terutama pada kegiatan yang mereka tidak kompeten memberikannya.
Guna me-revitalisasi posyandu yang sepertinya sekarang “Hidup Segan Mati Pun Tak Mau”, Pemerintah Jawa Barat melalui Dinkes Provinsi Jawa Barat menggebrak keaktifan posyandu dengan mencanangkan adanya pendamping kader posyandu pada tingkat kecamatan. Tugas Pokok pendamping tersebut adalah :
- Mendampingi proses need assesment dan penyusunan proposal dalam kegiatan Revitalisasi posyandu.
- Melakukan verifikasi, rekapitulasi, dan analisis terhadap hasil need assessment Posyandu.
- Mendampingi proses pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Revitalisasi Posyandu.
- Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Puskesmas dan Pokjanal Posyandu di kecamatan setempat.
- Melakukan koordinasi dengan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan dalam need assessment Posyandu dan proses verifikasinya :
- Penyusunan dan verifikasi
- Penyusunan rencana kerja
- Penerapan rencana kebutuhan
- Penerapan rencana kerja
- Menghadiri kegiatan Posyandu (terutama di hari buka Posyandu) untuk memonitor perkembangan kegiatan Revitalisasi Posyandu.
- Bukan sebagai Sukwan/Tenaga Kerja Kontrak/Tenaga Harian Lepas/CalonPegawai Negeri Sipil /Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Kesehatan atau InstansiLainnya.
- Tidak sedang Bekerja/Terikat Hubungan Kerja /Kontrak Kerja dengan suatuBadan atau Instansi tertentu.
- Jenjang pendidikan formal minimal SMU/Sederajat.
- Batas Usia minimal 20 tahun dan maksimal 45 tahun.
- Dapat berbahasa Indonesia dengan baik.
- Menguasai bahasa daerah setempat.
- Memiliki kemampuan Bahasa Inggris (minimal pasif).
- Dapat mengoperasikan komputer, minimal program Office (Word, Excel, dan Powerpoint) dan internet (minimal browsing, download file, dan email).
- Tidak menuntut untuk dijadikan Pegawai Tetap.
- Berdomisili di kecamatan yang dipilih saat mengisi Form Pendaftaran.
- Bersedia untuk menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan Puskesmas dan Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- Bersedia melakukan pengolahan dan pelaporan data
- Memiliki pengalaman aktif di Posyandu atau kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.
Bagi yang berminat bisa mendaftar melalui : http://www.rekrutmenpkp-kec.diskes.jabarprov.go.id
Puskesmas Mekarwangi 
Sampai saat ini kok belum ada pengumuman ya…
quota kemarin khan, belum terpenuhi,, apakah akan ada rekrutmen susulan lagi???
Sampai sekarang belum ada kabar mengenai hal tersebut. Namun, katanya kuota yang belum terpenuhi “akan diambil kembali dari kader LSM/Parpol tertentu”
Bisa ikutan daftar?, kapan?
sudah ditutup kang. Sekarang udah pada terjun ke lapangan
selamat siang saya dengan esti mulyaningsih jika ada lowongan menjadi kader masyarakat saya bersedia apalagi kader masyarakat tentang edukasi kesehatan jiwa kebetulan saya aktifis di perhimpunan jiwa sehat terima kasih.
terima kasih atas perhatian yang diberikan. Untuk di Kabupaten Garut, kader kesehatan jiwa difokuskan di Puskesmas Sukamerang mengingat keluarga rawan kesehatan jiwanya banyak. Untuk di puskesmas kami belum terbentuk, mudah-mudahan ke depan bisa bekerjasama membangun masyarakat sehat
kumaha damang pa den…?
perekrutan pendamping kader posyandu , tidak konfirmasi dulu ke pemerintah desa setempat, padahal diperlukan pendamping orang yang tahu betul wilayah desa yang ditempati.
Memang sangat disayangkan,,,pendaftaran hanya dilakukan dua termin saja. Itu pun untuk kecamatan tertentu sudah diisi kuota nya. Sehingga banyak kecmatan yang memiliki PKP bukan penduduk asli kecaatan itu